Kritik pedas sejumlah tokoh masyarakat dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap mengarah pada proses pemakzulan. Kalau saya sih berdoa, mudah-mudahan tidak ada gangguan sampai 2014, karena kita sedang membangun sistem politik baru, sistem presidensil yang kuat yang presidennya dipilih langsung, sehingga kita berharap stabil.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap pemerintahan tak sampai terganggu hingga masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono pada 2014 mendatang agar sistem presidensil tetap stabil.
"Kalau saya sih berdoa, mudah-mudahan tidak ada gangguan sampai 2014, karena kita sedang membangun sistem politik baru, sistem presidensil yang kuat yang presidennya dipilih langsung, sehingga kita berharap stabil," kata Mahfud.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Soerjadi dalam acara ulang tahun PPAD ke-8 dan pelantikan pengurus PPAD Jakarta di Jakarta, Sabtu pekan lalu mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan negara saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena tidak lagi sejalan dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dibuat para pendiri negara.
Pada Senin lalu sebanyak 45 tokoh nasional di antaranya mantan Ketua BPK Anwar Nasution, advokat senior Adnan Buyung Nasution, mantan Ketua MUI KH Ali Yafie hingga pengamat politik Sukardi Rinakit juga mengadakan pertemuan di Jakarta.
Mereka mengeritik kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dianggap tak membawa perubahan ke arah lebih baik. Dari kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang tak selesai hingga masih merajelalanya mafia hukum dengan makin maraknya korupsi menjadi bukti kepemimpinan Presiden Yudhoyono dinilai gagal.
Menurut Mahfud, jika terjadi huru hara politik dan presiden harus berhenti di tengah jalan sebelum masa kepemimpinannya berakhir di 2014, hal tersebut akan menjadi preseden buruk.
"Karena begini, apapun alasannya kalau sebelum habis 2014 terjadi huru hara di tengah jalan dan presiden berhenti atau diberhentikan, ini akan jadi presiden buruk nanti mengarah ke parlementer akhirnya," katanya.
Mahfud mengatakan, meski pun secara konstitusional belum ada alasan memberhentikan Presiden Yudhoyono, akan tetapi lanjut dia, situasi politik tetap sulit dikendalikan.
"Kadang kala politik sulit dikendalikan, kalau sudah bicara soal itu agak susah yah, tinggal pada posisi mana kita menilai. Tapi dari sudut konstitusi sebenarnya belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan presiden," katanya. Demikian catatan online SEO Support yang berjudul Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
